Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk menekan angka stunting mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Dewan menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan, yakni terbatasnya daya beli masyarakat akibat rendahnya pendapatan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa persoalan utama warga bukan pada kesadaran memberi makanan sehat kepada anak, tetapi kemampuan ekonomi yang terbatas.
“Kalau pendapatan dinaikkan, otomatis masyarakat mau memberikan makanan bergizi ke anaknya. Persoalannya adalah keterbatasan ekonomi,” tegas Anhar, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, bantuan pangan memang bisa meringankan beban keluarga, namun sifatnya sementara. Tanpa disertai peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, program MBG rawan berhenti di tengah jalan tanpa dampak signifikan.
“Walaupun tidak dikasih makan gratis, orang tua tahu anaknya butuh gizi. Hanya saja kondisi ekonomi membuat mereka sulit mewujudkan itu,” ujarnya.
Anhar menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mulai dari investasi di sektor produktif, pemberdayaan usaha kecil, hingga penyerapan tenaga kerja di wilayah tertinggal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tingkat pengangguran terbuka di Samarinda masih sekitar 6,5 persen pada 2024.
Sementara inflasi bahan pangan yang sering melonjak 4–5 persen membuat keluarga berpenghasilan rendah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan bergizi.
“Artinya yang paling mendesak adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau ekonomi membaik, mereka tidak perlu lagi bergantung pada program jangka pendek,” pungkas Anhar. (adv/hr/ko)
