Samarinda – Keterbatasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda mulai menjadi persoalan serius. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat ruang pemakaman semakin sulit ditemukan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa isu keterbatasan TPU tidak bisa lagi dianggap sepele. Ia menilai, pemerintah kota bersama masyarakat harus segera mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan.
“Kalau masyarakat terus menolak pembukaan lahan, sementara kebutuhan makin mendesak, maka kita akan menghadapi krisis pemakaman. Cepat atau lambat, ini akan jadi beban bersama,” ujar Samri, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu mulai mempertimbangkan konsep pemakaman modern, seperti TPU vertikal atau fasilitas krematorium, yang telah diterapkan di berbagai kota besar. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi keterbatasan lahan.
“Kita harus realistis. Lahan di Samarinda terbatas. Selain membuka TPU baru, opsi pemakaman vertikal atau krematorium bisa jadi alternatif berkelanjutan,” jelasnya.
Samri juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep pemakaman modern. Ia menilai, pemahaman publik yang masih konvensional sering kali menjadi kendala dalam pengembangan fasilitas publik seperti TPU.
“Perubahan pola pikir itu kunci. Ini soal kebutuhan dasar yang pasti dialami semua orang. Jangan sampai terhambat hanya karena minim dukungan atau miskomunikasi,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, DPRD Samarinda mendorong Pemkot untuk segera menyusun masterplan pemakaman kota yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat.
Dengan adanya perencanaan komprehensif dan visi jangka panjang, DPRD berharap persoalan keterbatasan TPU di Samarinda dapat diselesaikan secara modern, terarah, dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari. (adv/hr/ko)
