Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti tidak memenuhi standar.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyebut kasus MBG basi yang sempat mencuat secara nasional menjadi peringatan serius agar daerah lebih memperketat pengawasan, terutama pada pihak penyedia yang bertanggung jawab atas kualitas makanan anak sekolah.
Kasus MBG basi telah menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan di tingkat nasional tercatat lebih dari 5.000 anak menjadi korban keracunan.
Rendi menegaskan bahwa setiap laporan keluhan akan segera ditindaklanjuti dengan tegas. “Kalau memang itu terjadi, khususnya di Kukar, kita akan langsung cek dan evaluasi,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, pengawasan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Ia menilai koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga peran media sangat penting untuk memastikan program MBG benar-benar aman bagi anak-anak.
“Langkah ini tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama dengan semua OPD. Jika ada tinjauan dari media, tentu akan kita libatkan juga,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan menelusuri langsung, baik ke sekolah penerima maupun ke penyedia makanan.
“Nanti kalau ada laporan, kita akan tinjau sekolahnya sampai ke penyedianya,” kata Rendi.
Ia juga memberi peringatan jika ada penyedia yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan, maka konsekuensinya akan dievaluasi dan berpotensi dikenai sanksi.
Menurutnya, tidak ada kompromi karena hal ini menyangkut keselamatan anak-anak.
“Melihat banyaknya angka itu, kita harus turun tangan langsung ke lapangan. Jangan sampai lepas dari pengawasan,” pungkasnya. (ak/ko)
