Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang masih menjadi hambatan terbesar dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Ia menyebut, banyak masukan dari masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses, namun tidak semuanya dapat dipenuhi karena ruang fiskal pemerintah daerah yang sangat terbatas.
Ia menuturkan, sebagian usulan memang berhasil masuk program pembangunan, tetapi ada pula yang terpaksa ditunda.
“Banyak usulan dari masyarakat yang sudah kami perjuangkan, sebagian sudah masuk dan terealisasi, tapi ada juga yang tertunda karena keterbatasan anggaran,” jelasnya kepada adakaltim.com, Sabtu (27/9/2025).
Meski begitu, DPRD menurutnya tidak akan tinggal diam, upaya terus dilakukan agar usulan masyarakat tetap bisa diperjuangkan.
Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan mendorong agar program yang tidak tertampung melalui pokok pikiran (Pokir) dapat dimasukkan ke Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah terkait.
“Kalau lewat Pokir memang terbatas, tapi kalau masuk Renja dinas peluang lebih terbuka karena cakupan anggarannya juga lebih luas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar usulan yang sempat tertunda bisa kembali masuk prioritas pembangunan.
“Kami akan terus kawal agar usulan yang terhapus atau tertunda bisa kembali masuk prioritas,” tandasnya. (ak/ko)
