Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/8), untuk melakukan studi komparatif terkait pelaksanaan agenda kerja legislatif dan sistem transportasi massal gratis yang telah diterapkan di Balikpapan.
Rombongan DPRD Samarinda dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Drs. Rusdi, dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, di ruang rapat gabungan lantai 2 Kantor DPRD Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai mekanisme kerja dan perencanaan kegiatan legislatif, khususnya melalui Badan Musyawarah (Banmus).
Drs. Rusdi menjelaskan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman terkait sistem penganggaran dan pola perencanaan kegiatan DPRD yang diterapkan di Balikpapan.
“Kami ingin melihat bagaimana pola perencanaan kegiatan di DPRD Balikpapan. Apakah ada perbedaan atau kesamaan dengan sistem yang kami terapkan di Samarinda. Ternyata pada prinsipnya serupa, kegiatan-kegiatan tetap harus melalui rapat konsultasi pimpinan maupun Banmus, sesuai tata tertib,” jelas Rusdi.
Selain agenda kerja legislatif, kunjungan ini juga menyoroti program transportasi massal gratis Bus Bacitra (Balikpapan Cinta Transportasi Rakyat) yang telah berjalan selama hampir dua tahun di Kota Minyak tersebut. Program ini menjadi perhatian khusus DPRD Samarinda yang ingin mempelajarinya lebih dalam.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan bahwa program Bus Bacitra menjadi daya tarik utama yang mendorong keinginan DPRD Samarinda untuk melakukan kajian lebih lanjut.
“Mereka sangat tertarik dengan konsep transportasi gratis yang sudah kami jalankan melalui Bus Bacitra. Bahkan, mereka ingin mengkaji apakah sistem ini bisa diterapkan juga di Samarinda,” ujar Yono.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program serupa memerlukan perencanaan matang, terutama dari sisi pembiayaan.
“Untuk membuka satu rute saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 hingga Rp20 miliar per tahun. Ini tentu jadi bahan pertimbangan apakah hal serupa bisa diimplementasikan di Samarinda,” pungkasnya. (adv/hr/ko)
