Samarinda – Gagasan pendirian Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Kota Samarinda mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai konsep tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh, terutama terkait tujuan, sasaran, dan urgensinya.
Menurut Anhar, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda seharusnya memiliki konsep pendidikan yang relevan dan terukur. Ia mempertanyakan hakikat dari istilah Sekolah Rakyat yang dianggapnya membingungkan.
“Saya mempertanyakan hakikat Sekolah Rakyat itu apa. Semua sekolah memangnya bukan untuk rakyat? Lalu untuk siapa? Kalau dilihat dari namanya saja sudah ambigu,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti jika sekolah tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin ekstrem, maka harus didasarkan pada data yang valid. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi Samarinda tidak lagi relevan untuk program berbasis kemiskinan ekstrem.
“Kalau mengikuti syarat utamanya, berarti masih banyak warga miskin ekstrem di Samarinda. Padahal pemerintah sendiri sering menyebutkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem terus menurun. Ini kontradiktif,” tegasnya. (Adv)
