Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menilai kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak boleh hanya menjadi simbol program dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.
“Kebijakan pusat tetap harus nyambung dengan kondisi di daerah. Di Samarinda misalnya, ini bisa jadi koperasi kelurahan. Tapi prinsipnya harus bermanfaat langsung,” ujar Joha saat ditemui.
Menurutnya, tantangan dalam implementasi Kopdes bukan hanya pada pembentukan struktur, namun juga menyangkut sinkronisasi dengan kebijakan lokal dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Joha juga merespons kekhawatiran masyarakat terkait potensi tumpang tindih antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sudah lebih dulu eksis. Ia meyakini, kedua entitas dapat berjalan beriringan asalkan ada skema pemberdayaan yang tepat.
“Bumdes dan Kopdes sama-sama untuk rakyat. Tinggal bagaimana sinerginya diatur. Yang penting tujuannya tetap: kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan banyak unit usaha di desa justru merupakan peluang positif jika dikelola secara profesional dan terintegrasi. Joha meminta agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada tahap pembentukan koperasi, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan.
“Kalau usaha di desa makin banyak, tentu makin bagus. Persoalannya adalah pengelolaan. Pemerintah jangan lepas tangan,” ujarnya.
DPRD Samarinda pun mendorong agar kebijakan pendampingan koperasi dilanjutkan melalui regulasi turunan yang sesuai dengan kondisi lokal. (Adv)
