Samarinda – Sengketa lahan antara warga dan Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Bengkuring kembali mencuat ke permukaan.
Persoalan yang telah berlangsung sejak 2006 ini belum menemui penyelesaian, dengan sejumlah warga mengaku belum menerima kompensasi atas lahan mereka.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil. Ia mendorong warga yang merasa memiliki hak atas lahan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh kejelasan.
“Lahan ini sebenarnya sudah dibebaskan pemerintah pada 2006 atas nama Hairul Usman. Tapi sampai sekarang, ada masyarakat yang merasa belum menerima pembayaran,” ungkap Samri.
Menurutnya, konflik semakin rumit karena pemerintah mengklaim lahan tersebut telah dibebaskan secara sah, sedangkan sebagian warga terus melayangkan protes.
“Mediasi sudah dicoba, tapi sulit dilakukan. Pemerintah tidak mungkin membayar lahan yang sama dua kali tanpa putusan pengadilan,” tegasnya.
Samri menyebut DPRD tidak tinggal diam terhadap keluhan warga, namun langkah konkret hanya dapat diambil jika ada putusan hukum yang sah.
“Kalau nanti pengadilan memutuskan masyarakat memang sah sebagai pemilik, kami akan dorong pemerintah untuk membayar,” tambahnya. (Adv)
