Tenggarong – Visi Kukar Idaman Terbaik yang menjadi landasan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan tetap berjalan melalui realisasi 17 program dedikasi yang telah disusun dalam agenda pembangunan daerah.
Pemerintah daerah menegaskan, seluruh program tersebut tetap dibiayai pada tahun 2026, meskipun besaran anggaran belum sepenuhnya ideal untuk memenuhi seluruh target capaian kinerja.
Kepastian ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang menyebut pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan program sebagai bentuk keberlanjutan visi pemerintahan daerah saat ini.
“Sebenarnya 17 program itu semuanya sudah kita alokasikan pembiayaannya,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ia menegaskan, 17 program tersebut merupakan penjabaran dari visi Kukar Idaman Terbaik yang dibawa Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis wilayah.
Menurut Sunggono, pemerintah telah memulai penyusunan anggaran yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan setiap program, meskipun pembiayaan tetap harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
“Kita upayakan semua tetap berjalan, tapi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Pemerintah memilih langkah realistis agar setiap program tetap hidup tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah.
APBD Kukar tahun 2026 diketahui berada di kisaran Rp7,1 triliun, yang menurut Sunggono dapat dimaksimalkan untuk menjalankan target program meski belum sepenuhnya optimal.
Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan realisasi berjalan pada level yang dapat dipertanggung jawabkan. “Kalau dibilang optimal mungkin belum ya, tapi yang penting target kinerja bisa kita penuhi dulu,” ungkapnya.
Sunggono menuturkan bahwa pemerintah daerah akan tetap menjaga arah pembangunan agar sejalan dengan visi Kukar Idaman Terbaik yang menempatkan masyarakat sebagai pusat gerak pembangunan.
Pemerintah daerah berharap dengan pengelolaan fiskal yang stabil, dampak pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
“Yang terpenting program tetap hidup, bergerak, dan memberi dampak bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/ak/ko)
